Masterlist BKPM (Fasilitas Pembebasan Bea Masuk) adalah fasilitas yang diberikan oleh BKPM kepada importir produsen (API-P) yang mengajuan pembebasan bea masuk atas mesin yang diimpor untuk kebutuhan produksinya. Aplikasi Masterlist Dasar Hukum Undang-Undang 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK. 011/2009 Nomor 76/PMK. 011/2012 Tentang...
Persetujuan Impor (PI) Barang Modal Tidak Baru (BMTB)
PI BMTB kepanjangan dari Persetujuan Impor Barang Modal Tidak Baru yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan dan perizinan tersebut diperuntukan untuk pelaku usaha yang akan melakukan importasi produk tidak baru/ bekas. PERIJINAN Nama Perijinan : PI Barang Modal Tidak Baru Rekondisi Kelompok A - HS 84 dan 85 Keterangan :...
Persetujuan Impor (PI) Tekstil dan Produk Tekstil (TPT)
PI TPT kepanjangan dari Persetujuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan dan perizinan tersebut diperuntukan untuk pelaku usaha dengnan status importir umum dan produsen yang akan melakukan importasi produk tekstil berbentuk bahan baku dan barang jadi. PERIJINAN Nama Perijinan : PI TPT Keterangan : Persetujuan...
Laporan Surveyor (LS) Impor
Laporan Surveyor Impor yang selanjutnya disingkat LS Impor adalah dokumen tertulis yang merupakan hasil kegiatan Verifikasi atau Penelusuran Teknis dari Surveyor yang menyatakan kesesuaian barang yang diimpor. Terhadap jenis-jenis produk tertentu, pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Kementrian Perdagangan telah memberlakukan ketentuan impor. Hal ini didasari pada Peraturan Menteri Perdagangan...
Penetapan Klasifikasi Sebelum Impor (PKSI)
Penetapan Klasifikasi Sebelum Impor yang selanjutnya disingkat dengan PKSI adalah penetapan klasifikasi barang impor sebelum penyerahan pemberitahuan pabean sebagai dasar penghitungan bea masuk. Ketentuannya: • importir memiliki nomor identitas untuk dapat melakukan kegiatan kepabeanan; • importir tidak sedang mengajukan Pemberitahuan Pabean Impor atas barang yang diajukan penetapan klasifikasi; dan...
Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) Hasil Perikanan
Layanan Sertifikat HACCP adalah layanan untuk memberikan Sertifikat HACCP berdasarkan Konsep dan Penerapan 7 prinsip HACCP, bagi UPI yang telah menerapkan dan memenuhi persyaratan GMP, SSOP, dan atau sistem HACCP yang dipersyaratkan Otoritas Kompeten. Layanan sebagai pelaksanaan dari ketentuan mengenai sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang diatur dalam...
Izin Usaha Industri (IUI)
Izin Usaha Industri (IUI) adalah izin operasional yang diberikan kepada setiap orang atau badan untuk melakukan kegiatan usaha bidang Industri yang mengolah suatu bahan baku menjadi suatu produk dengan komposisi dan spesifikasi baru. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/ atau memanfaatkan sumber daya industri...
Nomor Induk Berusaha (NIB) OSS RBA
NIB (Nomor Induk Berusaha) adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS (dalam hal ini adalah BKPM) setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran melalui OSS (Online Single Submission). Penerbitan NIB melalui OSS diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. NIB diterbitkan setelah...
Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)
Pelayanan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang (RTR) selain RDTR. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang dulu bernama izin lokasi merupakan salah satu persyaratan dasar yang wajib dipenuhi oleh seluruh pelaku usaha. Namun untuk pelaku Usaha...